Aksi Demo Terbaru Indonesia Darurat Demokrasi? Ini Alasannya

Aksi Demo Terbaru, Indonesia Darurat Demokrasi? Ini Alasannya

Pada akhir Agustus 2024, Indonesia diguncang oleh serangkaian protes besar-besaran yang menentang perubahan dalam Undang-Undang Pemilu Daerah. Ribuan orang dari berbagai kalangan, termasuk aktivis, mahasiswa, buruh, dan selebritas, turun ke jalan di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya​.

Kontroversi Perubahan Undang-Undang

Gelombang aksi demo terbaru Indonesia ini dipicu oleh langkah DPR yang ingin mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu Daerah, yang dianggap menguntungkan koalisi politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Perubahan yang diusulkan, jika disahkan, akan meningkatkan ambang batas pencalonan kepala daerah, yang akan membatasi peluang calon oposisi untuk bersaing dalam pemilu.

Penolakan Terhadap Politik Dinasti

Salah satu isu paling kontroversial adalah penolakan terhadap politik dinasti yang diduga dilakukan oleh Jokowi. Rencana perubahan hukum ini juga mempengaruhi pencalonan anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang dilarang mencalonkan diri karena usianya masih di bawah batas minimal 30 tahun yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Respon Publik dan Aksi Protes

Namun, protes yang terjadi tidak hanya terkait dengan aturan usia ini. Banyak yang melihat ini sebagai langkah untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan menciptakan dinasti politik yang bisa mengancam demokrasi di Indonesia. Di media sosial, tagar seperti #TolakPolitikDinasti dan #KawalPutusanMK menjadi viral, menunjukkan adanya keresahan publik terhadap arah politik negara​.

Baca Juga Berita Menarik Gempa Terkini Yogya dan Pilkada Gubernur Jateng

Bentrokan dan Penundaan Pengesahan

Bentrokan antara demonstran dan polisi pun tidak terhindarkan. Di Jakarta, polisi menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air untuk membubarkan massa yang mencoba mendobrak gerbang gedung DPR. Di Yogyakarta, sekitar 1.000 demonstran menggelar aksi damai di depan gedung DPRD, menuntut penghormatan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dan menolak politik dinasti​.

Aksi protes ini memaksa DPR untuk menunda pengesahan perubahan undang-undang tersebut karena gagal mencapai kuorum dalam sidang paripurna. Hal ini dianggap sebagai kemenangan kecil bagi gerakan protes, namun masih banyak yang khawatir bahwa upaya untuk mengubah undang-undang ini belum berakhir.