Digitalisasi telah menjadi tulang punggung pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menjadikan digitalisasi sebagai salah satu pilar utama untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Sejalan dengan visi tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengusulkan inisiatif revolusioner dalam dunia pendidikan Indonesia. Dalam pertemuannya dengan para menteri, Gibran meminta agar mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah pertama.
Langkah ini merupakan upaya proaktif untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi masa depan yang semakin didominasi oleh teknologi. Dengan menguasai coding dan AI sejak dini, diharapkan siswa Indonesia dapat bersaing di kancah global dan berkontribusi dalam pengembangan teknologi di Tanah Air. Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, dan penguasaan teknologi digital merupakan salah satu kunci keberhasilannya. Namun, langkah ini tentu saja tidak tanpa tantangan.
Coding dan AI Mau Masuk Pelajaran SD, Tapi Operasi Hitung Dasar Masih Pada Bingung
Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah kesenjangan infrastruktur teknologi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Tidak semua sekolah di Indonesia memiliki fasilitas yang memadai untuk pembelajaran coding dan AI. Selain itu, kemampuan dasar siswa, terutama dalam berpikir logis dan memecahkan masalah, juga perlu diperhatikan. Generasi alfa yang tumbuh di era digital seringkali lebih terpapar konten hiburan daripada konten edukatif. Kebiasaan menonton video pendek di media sosial dapat menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa.
Masalah lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya fondasi matematika siswa. Banyak siswa, bahkan di tingkat SMA, masih kesulitan dalam melakukan operasi hitung dasar seperti pembagian dan perkalian. Padahal, matematika merupakan dasar penting dalam mempelajari programming. Jika masalah-masalah ini tidak segera diatasi, maka program pembelajaran coding dan AI akan sulit berjalan efektif.
Coding dan AI Mauk SD Jadi Perdebatan di Sosial Media
Usulan Wakil Presiden untuk memasukkan coding dan AI ke dalam kurikulum sekolah telah memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat, terutama di media sosial. Banyak netizen yang menyambut positif inisiatif ini. Mereka melihat bahwa penguasaan coding dan AI akan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi generasi muda. Namun, tidak sedikit pula yang skeptis. Beberapa netizen mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia di sekolah-sekolah.
Kritik yang paling sering muncul adalah terkait dengan anggaran pengadaan perangkat keras, seperti laptop. Ada kekhawatiran bahwa anggaran yang besar akan disalahgunakan atau tidak digunakan secara efektif. Beberapa netizen berkelakar bahwa meskipun anggaran per unit laptop sangat tinggi, spesifikasi perangkatnya justru sangat rendah. Isu korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi salah satu kekhawatiran utama masyarakat.
Coding dan AI Masuk Pelajaran SD dan SMP Perlu Persiapan dan Kerjasama Banyak Pihak
Rencana untuk menjadikan coding dan AI sebagai pelajaran pilihan di sekolah dasar dan menengah pertama merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, hingga orang tua siswa. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran yang cukup dan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, serta merekrut guru-guru yang kompeten di bidang teknologi. Orang tua juga perlu memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka agar dapat belajar coding dan AI dengan baik.
Jika semua pihak bekerja sama dengan baik, maka program ini dapat mencetak generasi muda Indonesia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Namun, jika tidak dijalankan dengan serius, maka program ini hanya akan menjadi proyek sia-sia yang menghamburkan uang negara.
