Aksi Demonstrasi di Yogyakarta: Penolakan Terhadap Revisi Undang-Undang Pilkada di Titik 0 Km

Aksi Demonstrasi di Yogyakarta, 23 Agustus 2024 — Ribuan massa menggelar aksi intensifikasi di Yogyakarta sebagai bentuk persetujuan terhadap revisi undang-undang Pilkada. Demonstrasi ini berpusat di kawasan Malioboro dan berlanjut hingga Titik 0 Km, menyoroti ketidakpuasan terhadap keputusan badan legislasi DPR yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Revisi Undang-Undang Pilkada dan Kontroversi yang Mengemuka

Revisi undang-undang Pilkada yang tengah dibicarakan DPR RI telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Badan legislasi DPR mengusulkan beberapa perubahan, termasuk syarat pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang dinilai lebih ketat. Salah satu perubahan kontroversial adalah pembatalan ketentuan dari MK yang memungkinkan partai politik atau gabungan partai dengan kursi di DPRD minimal 20% atau akumulasi suara 25% untuk mendaftarkan calon. Sebelumnya, MK memutuskan bahwa syarat pendaftaran adalah akumulasi suara sekitar 6,5% hingga 10%. Selain itu, aturan mengenai batas usia calon kepala daerah juga menjadi sorotan, di mana revisi ini dianggap mengabaikan keputusan MK yang membatasi usia calon.

Titik 0 Km sebagai Pusat Aksi

Hari ini, resonansi besar terjadi di kawasan Malioboro, dengan ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya berkumpul untuk menyuarakan persetujuan mereka. Aksi massa dimulai dari Parkiran Abu Bakar Ali dan bergerak menuju Gedung DPRD DIY sebelum akhirnya menuju Titik 0 Km. Para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster dengan pesan menolak revisi undang-undang Pilkada dan kritik terhadap politik dinasti.

Partisipasi Mahasiswa dari Berbagai Perguruan Tinggi

Sebagian besar peserta aksi adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampus-kampus seperti UGM, UNY, UIN, UPN, dan UII turut mendorong mahasiswa mereka untuk berpartisipasi. Para mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka dengan tegas, menolak apa yang mereka sebut sebagai “pembangkangan konstitusi” oleh DPR dan menekankan adanya pengaruh dinasti politik dalam proses legislasi.

Tuntutan dan Orasi dalam Demonstrasi

Dalam orasi-orasi mereka, para demonstran menyatakan persetujuan terhadap perubahan undang-undang yang dianggap melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Mereka juga menekan dinasti politik yang dinilai semakin menguat dalam rezim saat ini. Para pendemo terus bergerak dari utara ke selatan, dengan titik akhir berada di depan Gedung DIY dan Titik 0 Km.

Kesimpulan

Aksi yang terjadi di Yogyakarta menyoroti ketidakpuasan yang mendalam terhadap revisi undang-undang Pilkada yang dianggap tidak sesuai dengan putusan MK. Titik 0 Km menjadi pusat simbolik dari pergerakan ini, menandai semangat dan suara masyarakat Yogyakarta yang ingin memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusi dan keadilan tetap dijunjung tinggi dalam proses legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Baca Juga Inilah Makna Peringatan Darurat yang Sedang Viral